PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN MOVEMENT UNTUK MEMAJUKAN
DAERAH TERTINGGAL
A.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan topik utama dalam kehidupan sehari-hari yang
senantiasa selalu aktual untuk dibicarakan, serta dituntut untuk selalu relevan
dengan kontinuitas dinamika kehidupan masyarakat. Proses pendidikan tidak dapat
dipisahkan dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber
daya manusia yang berkualitas. Sedangkan manusia yang berkualitas itu sendiri
dapat dilihat dari segi pendidikannya (Hamalik, 2007: 1).
Berangkat dari keyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh
kualitas sumber daya manusia, maka peranan sistem pendidikan nasional dalam
kehidupan suatu bangsa menjadi sangat dominan. Oleh sebab itu, pendidikan
nasional harus selalu ditata agar benar-benar dapat menjadi wahana bagi
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Wahjoetomo, 1993: 6).
Sekolah merupakan salah satu wahana yang dijadikan tempat untuk
mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sekolah akan
melahirkan manusia-manusia yang terdidik, karena semakin tinggi pendidikan
seseorang maka akan semakin mengantarkannya kepada peluang yang akan merubah
kehidupannya menjadi lebih baik kedepannya.
Googleimages.com
Sekolah yang diharapkan merupakan sekolah yang unggul, baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya. Ketika sekolah tersebut dilihat dari segi
kualitasnya unggul, infrastruktur bangunannya bagus, fasilitas sekolahan yang
memadai, serta para tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, maka akan
tercetak anak-anak didik yang unggul dan berkualitas. Begitu juga ketika
dilihat dari segi kuantitasnya, semakin banyak jumlah sekolahan yang tersedia,
maka akan semakin banyak pula anak-anak usia sekolah yang tertampung dan
mempunyai akses untuk melanjutkan sekolah, mengenyam pendidikan, dan merasakan
duduk di bangku sekolahan.
Googleimages.com
Realita saat ini, potret pendidikan di Indonesia masih jauh dari
kata maju atau terdepan. Hal ini dikarenakan akses pendidikan belum merata
hingga pelosok negeri. Sekolah-sekolah yang dibangun atau disediakan, masih
jauh dari kata cukup. Baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Ditambah
jumlah sekolah-sekolah yang rusak dan tidak layak sebagai tempat belajar.
Googleimages.com
Menurut info pendataan dikdas kemdikbud, di tahun 2013, jumlah SD
di Indonesia sebanyak 169 ribu, SMP sebanyak 39 ribu, dan SMA sebanyak 26 ribu.
Sedangkan jumlah anak yang mengenyam pendidikan setiap tahunya, masuk di SD
berjumlah 5,6 Juta anak, tetapi jumlah kelulusan anak hingga tingkat SMA hanya
berjumlah 2,3 juta. Yang menjadi pertannyaan adalah, dimana sisa anak yang
berjumlah 3,3 juta tersebut?. Idealnya adalah, yang masuk SD berjumlah 5,6
juta, seharusnya yang lulus SMA juga sebanding, atau tidak jauh dari angka
tersebut. Tetapi sisa anak yang berjumlah 3,3 juta hilang entah kemana.
Banyak faktor yang menyebabkan mengapa masalah pendidikan di
Indonesia tak kunjung menemui titik terangnya. Beberapa di antaranya adalah soal
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah lebih menggunakan kebijakan
pendekatan program (Programmatic) daripada kebijakan pendekatan gerakan
(movement). Dengan pendekatan program (Programmatic) yang
dilakukan oleh pemerintah, seolah-olah semua masalah pendidikan di Indonesia
diselesaikan oleh pemerintah.
Pemerintah kurang memberikan ruang yang cukup bagi para aktivis
atau LSM yang bergerak di bidang pendidikan untuk ikut turun tangan
menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Ketika
pemerintah masih menerapkan kebijakan program (programmatic) dalam
menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia, maka dampaknya adalah akan semakin
banyak masalah pendidikan di Indonesia yang tidak terselesaikan dengan tuntas.
Karena rasa kepemilikan (ownership) terhadap masalah pendidikan di
Indonesia sangat rendah (Baswedan, 2013).
Dalam bidang
politik, kita lihat telah dimatikannya kehidupan demokrasi. Demokrasi yang
menjamin pluralitas atau kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang
mengakui keunikan kemajemukan dan perbedaan pendapat telah dimatikan sedemikian
rupa. Dengan demikian, kehidupan bersama berdasarkan dialog dan tukar pikiran
telah dikubur, sehingga usaha untuk memecahkan persoalan bersama telah diganti
dengan cara-cara pemaksaan melalui berbagai instruksi atau peraturan dari
penguasa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menentukan berbagai kebijakan
baik di dalam kehidupan bersama maupun di dalam pemerintahan semakin lama
semakin sempit. Masyarakat menjadi apatis, tidak kreatif dan inovatif, selalu
menunggu petunjuk, serba juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk
teknis), dan berfikir prosedural (Hasbullah, 2015: 12-13).
Masalah yang lain adalah faktor ketidakadilan yang berdampak
terhadap rendahnya mutu pendidikan. Terjadinya berbagai gejala ketidakadilan
dalam pelayanan pendidikan dapat dijelaskan oleh teori “dual system” (Windham,
1990). Masyarakat seolah terpilah menjadi dua segmen yang terpisah, yaitu
segmen miskin (disadvantages) dan segmen kaya (advantages). Yang
kaya mendapatkan berbagai kemudahan dalam akses pendidikan, sedangkan yang
miskin semakin tertinggal karena kurangnya fasilitas dan akses layanan
pendidikan (Suryadi, 2014: 119).
Googleimages.com
Di sinilah
pentingnya peranan dari semua pihak untuk sama-sama turun tangan dan memiliki
rasa ownership atau kepemilikan terhadap masalah pendidikan yang ada di
Indonesia. Sudah banyak saat ini
lembaga-lembaga yang dibentuk untuk ikut membantu pemerintah dalam menangani
masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sebut saja misalkan,
Indonesia Mengajar, Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, Tunas, Gerakan 1001
Buku, Selasar Didik, Pencerah Nusantara, Sekolah Gajah Wong, Armada Pustaka, Rumah Pintar, dan lain sebagainya.
Googleimages.com
Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dari semangat gerakan atau lebih
menerapkan kebijakan Movement. Sehingga pegiat dan para aktivis
pendidikan memiliki rasa peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Lambaga-lembaga
tersebut memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ikut andil dalam menuntaskan
berbagai masalah pendidikan di Indonesia, terutama pada sumber daya manusianya.
B. ISI
Salah satu peran
atau tanggung jawab kita sebagai orang yang terdidik dapat diwujudkan dengan
membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Membangun sumber daya manusia
Indonesia dari sektor pendidikan. Kita tahu bahwa masalah pendidikan di
Indonesia masih sangat perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya. Dewasa ini
akses layanan pendidikan masih belum bisa menyentuh semua daerah, termasuk
daerah-daerah tertinggal. Dari segi kuantitas masih sangat kurang, lebih-lebih
dari segi kulaitas, masih jauh dari harapan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan
pemerintah, tetapi kita harus ikut peran dalam menuntaskan masalah pendidikan
di Indonesia.
Di tangan orang-orang
terdidik yang memiliki rasa peduli terhadap pendidikan harapan itu
digantungkan. Kita seharusnya tidak hanya bisa urun angan, tapi juga harus bisa
memberi peran dan sekaligus ikut turun tangan. Kita tidak bisa terus-menerus
mengutuk kegelapan, yang perlu kita lakukan adalah segera menyalakan lilin, agar
apa yang ada di sekeliling kita bercahaya dengan terang benderang. Melalui
semangat movement (gerakan) inilah, kita meyakini satu hal, bahwa
setelah gelap akan terbit terang.
Sudah banyak saat
ini, lembaga-lembaga yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam
menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Sebut misalkan Indonesia
Mengajar, yang digagas oleh Anies Baswedan. Lembaga ini mengirimkan para
pemuda, putra-putri terbaik di Indonesia, yang terdidik dari sisi
keintelektualannya dan sisi sosial serta kepemimpinannya. Selama satu tahun
mereka dikirim untuk merajut mimpi anak-anak di sudut-sudut negeri. Membawa
misi untuk mencerdaskan dan mendidik mutiara-mutiara Indonesia agar kelak
memiliki masa depan yang cerah dan gemilang.
Lebih daripada itu,
pengalaman selama setahun itu akan membuat mereka mengerti satu hal, bahwa
mengabdi untuk negeri adalah suatu kehormatan. Kelak ketika mereka menjadi
seorang pemimpin, akan memiliki high class dari sisi intelektualnya, dan
grass root dari sisi hatinya. Untuk melakukan hal-hal yang besar, tidak
perlu harus menunggu menjadi orang besar, justru tindakan besar itulah yang
kelak akan mendidik kita menjadi orang besar.
Satu lagi contoh, lembaga yang bergerak di
bidang pendidikan bernama Armada Pustaka. Begitu juga dengan gerakan 1001 buku.
Mereka memiliki gerakan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia melalui buku. Di Indonesia, budaya membaca (culture reading) masih sangat rendah.
Hal ini senada dengan data hasil survei UNESCO kepada Negara-negara
ASEAN. Hasil survei menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling rendah
minat untuk membaca. Yaitu hanya berjumlah 0,001% saja. Artinya, dari 1000
penduduk hanya satu orang yang mempunyai minat baca yang tinggi.
Melalui lembaga Armada Pustaka, mereka ingin meningkatkan kemampuan
literasi anak bangsa. Gerakan mereka adalah, membuat perpustakaan di
kapal-kapal laut. Mengajak anak-anak pesisir di daerah tertinggal, untuk
membaca sambil menikmati panorama alam bahari. Sehingga minat baca anak-anak
akan semakin meningkat. Begitu juga dengan gerakan 1001 buku, mereka mengajak
masyarakat untuk meningkatkan keinginan dan kemampuan dalam membaca buku.
Selain itu mereka juga melakukan gerakan donor buku, yang nantinya buku-buku
tersebut akan dikirim dan dibagikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
Masih banyak lagi
lembaga-lembaga yang didirikan dengan semangat gerakan untuk turun tangan
bersama dalam membantu menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, membangun
sumber daya manusia Indonesia. Sebuah keniscayaan, akses pendidikan harus
merata hingga ke pelosok-pelosok negeri. Tidak hanya anak-anak di kota saja
yang berhak merasakan nikmatnya dunia pendidikan, namun anak-anak pelosok di
daerah-daerah tertinggal juga berhak merasakan keterdidikan di bangku sekolah.
Melalui semangat gerakan (movement) ini masalah-masalah pendidikan di
Indonesia akan cepat terselesaikan, karena banyak orang yang turun tangan dan
terlibat di dalamnya.
C. KESIMPULAN
Semua pihak memiliki
peran dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada negeri, melalui semangat gerakan
untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
Sebagai orang yang terdidik, mereka memiliki kewajiban untuk mendidik.
Pemerintah dan semua
elemen masyarakat agar bisa bekerja sama dengan semangat gerakan (movement) untuk
membangun negeri dari sektor pendidikan, semua ikut turun tangan dan memiliki ownership
terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Sehingga akses pendidikan di
Indonesia akan merata hingga pelosok negeri, semua anak Indonesia akan
merasakan nikmatnya pendidikan dan keterdidikan. Indonesia digadang-gadang
menjadi Negara dengan bonus demografi tinggi. Jumlah anak usia produktif begitu
besar. kondisi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kita harapkan
adalah anak-anak Indonesia Big, Young, Educeted, bukan sebaliknya, Big,
Young, Uneducated.
DAFTAR PUSTTAKA
Baswedan, Anis,
Menjawab Tantangan Masa Depan Pendidikan Indonesia, PPI Kobe, Jepang 16
Januari 2013.
Hamalik, Oemar, Kurikulum Dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi
Aksara, 2014.
Hasbullah, Muhammad, 2015. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif
Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta:
Rajawali Pers.
Suryadi, Ace, 2014. Pendidikan Indonesia Menuju 2025; Outlook:
Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan, Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Wahjoetomo, Regulasi
Pendidikan, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
Windham, Douglas, Prof. Ph.D. & Henry Levin, Prof. Ph.D., 1990.
The Analysis of Educational
Productivity: Issues in Macro Analytical Perspective, London, New
York: Ballinger Publishing Company.