PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN MOVEMENT UNTUK MEMAJUKAN DAERAH TERTINGGAL

A.    PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan topik utama dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa selalu aktual untuk dibicarakan, serta dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas dinamika kehidupan masyarakat. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan manusia yang berkualitas itu sendiri dapat dilihat dari segi pendidikannya (Hamalik, 2007: 1).

Berangkat dari keyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, maka peranan sistem pendidikan nasional dalam kehidupan suatu bangsa menjadi sangat dominan. Oleh sebab itu, pendidikan nasional harus selalu ditata agar benar-benar dapat menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Wahjoetomo, 1993: 6).

Sekolah merupakan salah satu wahana yang dijadikan tempat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sekolah akan melahirkan manusia-manusia yang terdidik, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mengantarkannya kepada peluang yang akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik kedepannya.

Googleimages.com

Sekolah yang diharapkan merupakan sekolah yang unggul, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ketika sekolah tersebut dilihat dari segi kualitasnya unggul, infrastruktur bangunannya bagus, fasilitas sekolahan yang memadai, serta para tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, maka akan tercetak anak-anak didik yang unggul dan berkualitas. Begitu juga ketika dilihat dari segi kuantitasnya, semakin banyak jumlah sekolahan yang tersedia, maka akan semakin banyak pula anak-anak usia sekolah yang tertampung dan mempunyai akses untuk melanjutkan sekolah, mengenyam pendidikan, dan merasakan duduk di bangku sekolahan.

Googleimages.com

Realita saat ini, potret pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata maju atau terdepan. Hal ini dikarenakan akses pendidikan belum merata hingga pelosok negeri. Sekolah-sekolah yang dibangun atau disediakan, masih jauh dari kata cukup. Baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Ditambah jumlah sekolah-sekolah yang rusak dan tidak layak sebagai tempat belajar.

Googleimages.com

Menurut info pendataan dikdas kemdikbud, di tahun 2013, jumlah SD di Indonesia sebanyak 169 ribu, SMP sebanyak 39 ribu, dan SMA sebanyak 26 ribu. Sedangkan jumlah anak yang mengenyam pendidikan setiap tahunya, masuk di SD berjumlah 5,6 Juta anak, tetapi jumlah kelulusan anak hingga tingkat SMA hanya berjumlah 2,3 juta. Yang menjadi pertannyaan adalah, dimana sisa anak yang berjumlah 3,3 juta tersebut?. Idealnya adalah, yang masuk SD berjumlah 5,6 juta, seharusnya yang lulus SMA juga sebanding, atau tidak jauh dari angka tersebut. Tetapi sisa anak yang berjumlah 3,3 juta hilang entah kemana. 

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa masalah pendidikan di Indonesia tak kunjung menemui titik terangnya. Beberapa di antaranya adalah soal kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah lebih menggunakan kebijakan pendekatan program (Programmatic) daripada kebijakan pendekatan gerakan (movement). Dengan pendekatan program (Programmatic) yang dilakukan oleh pemerintah, seolah-olah semua masalah pendidikan di Indonesia diselesaikan oleh pemerintah.

Pemerintah kurang memberikan ruang yang cukup bagi para aktivis atau LSM yang bergerak di bidang pendidikan untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Ketika pemerintah masih menerapkan kebijakan program (programmatic) dalam menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia, maka dampaknya adalah akan semakin banyak masalah pendidikan di Indonesia yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Karena rasa kepemilikan (ownership) terhadap masalah pendidikan di Indonesia sangat rendah (Baswedan, 2013).

Dalam bidang politik, kita lihat telah dimatikannya kehidupan demokrasi. Demokrasi yang menjamin pluralitas atau kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakui keunikan kemajemukan dan perbedaan pendapat telah dimatikan sedemikian rupa. Dengan demikian, kehidupan bersama berdasarkan dialog dan tukar pikiran telah dikubur, sehingga usaha untuk memecahkan persoalan bersama telah diganti dengan cara-cara pemaksaan melalui berbagai instruksi atau peraturan dari penguasa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menentukan berbagai kebijakan baik di dalam kehidupan bersama maupun di dalam pemerintahan semakin lama semakin sempit. Masyarakat menjadi apatis, tidak kreatif dan inovatif, selalu menunggu petunjuk, serba juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis), dan berfikir prosedural (Hasbullah, 2015: 12-13). 

Masalah yang lain adalah faktor ketidakadilan yang berdampak terhadap rendahnya mutu pendidikan. Terjadinya berbagai gejala ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan dapat dijelaskan oleh teori “dual system” (Windham, 1990). Masyarakat seolah terpilah menjadi dua segmen yang terpisah, yaitu segmen miskin (disadvantages) dan segmen kaya (advantages). Yang kaya mendapatkan berbagai kemudahan dalam akses pendidikan, sedangkan yang miskin semakin tertinggal karena kurangnya fasilitas dan akses layanan pendidikan (Suryadi, 2014: 119).

  

Googleimages.com

Di sinilah pentingnya peranan dari semua pihak untuk sama-sama turun tangan dan memiliki rasa ownership atau kepemilikan terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sudah banyak saat ini lembaga-lembaga yang dibentuk untuk ikut membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sebut saja misalkan, Indonesia Mengajar, Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, Tunas, Gerakan 1001 Buku, Selasar Didik, Pencerah Nusantara, Sekolah Gajah Wong, Armada Pustaka, Rumah Pintar, dan lain sebagainya.

Googleimages.com

Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dari semangat gerakan atau lebih menerapkan kebijakan Movement. Sehingga pegiat dan para aktivis pendidikan memiliki rasa peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Lambaga-lembaga tersebut memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ikut andil dalam menuntaskan berbagai masalah pendidikan di Indonesia, terutama pada sumber daya manusianya.

B.     ISI

Salah satu peran atau tanggung jawab kita sebagai orang yang terdidik dapat diwujudkan dengan membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Membangun sumber daya manusia Indonesia dari sektor pendidikan. Kita tahu bahwa masalah pendidikan di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya. Dewasa ini akses layanan pendidikan masih belum bisa menyentuh semua daerah, termasuk daerah-daerah tertinggal. Dari segi kuantitas masih sangat kurang, lebih-lebih dari segi kulaitas, masih jauh dari harapan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, tetapi kita harus ikut peran dalam menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia.

Di tangan orang-orang terdidik yang memiliki rasa peduli terhadap pendidikan harapan itu digantungkan. Kita seharusnya tidak hanya bisa urun angan, tapi juga harus bisa memberi peran dan sekaligus ikut turun tangan. Kita tidak bisa terus-menerus mengutuk kegelapan, yang perlu kita lakukan adalah segera menyalakan lilin, agar apa yang ada di sekeliling kita bercahaya dengan terang benderang. Melalui semangat movement (gerakan) inilah, kita meyakini satu hal, bahwa setelah gelap akan terbit terang.

Sudah banyak saat ini, lembaga-lembaga yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Sebut misalkan Indonesia Mengajar, yang digagas oleh Anies Baswedan. Lembaga ini mengirimkan para pemuda, putra-putri terbaik di Indonesia, yang terdidik dari sisi keintelektualannya dan sisi sosial serta kepemimpinannya. Selama satu tahun mereka dikirim untuk merajut mimpi anak-anak di sudut-sudut negeri. Membawa misi untuk mencerdaskan dan mendidik mutiara-mutiara Indonesia agar kelak memiliki masa depan yang cerah dan gemilang.

Lebih daripada itu, pengalaman selama setahun itu akan membuat mereka mengerti satu hal, bahwa mengabdi untuk negeri adalah suatu kehormatan. Kelak ketika mereka menjadi seorang pemimpin, akan memiliki high class dari sisi intelektualnya, dan grass root dari sisi hatinya. Untuk melakukan hal-hal yang besar, tidak perlu harus menunggu menjadi orang besar, justru tindakan besar itulah yang kelak akan mendidik kita menjadi orang besar.

 Satu lagi contoh, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan bernama Armada Pustaka. Begitu juga dengan gerakan 1001 buku. Mereka memiliki gerakan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia melalui buku. Di Indonesia, budaya membaca (culture reading) masih sangat rendah. Hal ini senada dengan data hasil survei  UNESCO kepada Negara-negara ASEAN. Hasil survei menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling rendah minat untuk membaca. Yaitu hanya berjumlah 0,001% saja. Artinya, dari 1000 penduduk hanya satu  orang yang mempunyai minat  baca yang tinggi.

Melalui lembaga Armada Pustaka, mereka ingin meningkatkan kemampuan literasi anak bangsa. Gerakan mereka adalah, membuat perpustakaan di kapal-kapal laut. Mengajak anak-anak pesisir di daerah tertinggal, untuk membaca sambil menikmati panorama alam bahari. Sehingga minat baca anak-anak akan semakin meningkat. Begitu juga dengan gerakan 1001 buku, mereka mengajak masyarakat untuk meningkatkan keinginan dan kemampuan dalam membaca buku. Selain itu mereka juga melakukan gerakan donor buku, yang nantinya buku-buku tersebut akan dikirim dan dibagikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Masih banyak lagi lembaga-lembaga yang didirikan dengan semangat gerakan untuk turun tangan bersama dalam membantu menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, membangun sumber daya manusia Indonesia. Sebuah keniscayaan, akses pendidikan harus merata hingga ke pelosok-pelosok negeri. Tidak hanya anak-anak di kota saja yang berhak merasakan nikmatnya dunia pendidikan, namun anak-anak pelosok di daerah-daerah tertinggal juga berhak merasakan keterdidikan di bangku sekolah. Melalui semangat gerakan (movement) ini masalah-masalah pendidikan di Indonesia akan cepat terselesaikan, karena banyak orang yang turun tangan dan terlibat di dalamnya.

C.    KESIMPULAN

Semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada negeri, melalui semangat gerakan untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Sebagai orang yang terdidik, mereka memiliki kewajiban untuk mendidik.

Pemerintah dan semua elemen masyarakat agar bisa bekerja sama dengan semangat gerakan (movement) untuk membangun negeri dari sektor pendidikan, semua ikut turun tangan dan memiliki ownership terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Sehingga akses pendidikan di Indonesia akan merata hingga pelosok negeri, semua anak Indonesia akan merasakan nikmatnya pendidikan dan keterdidikan. Indonesia digadang-gadang menjadi Negara dengan bonus demografi tinggi. Jumlah anak usia produktif begitu besar. kondisi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kita harapkan adalah anak-anak Indonesia Big, Young, Educeted, bukan sebaliknya, Big, Young, Uneducated.

DAFTAR PUSTTAKA

Baswedan, Anis, Menjawab Tantangan Masa Depan Pendidikan Indonesia, PPI Kobe, Jepang 16 Januari 2013.

Hamalik, Oemar, Kurikulum Dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hasbullah, Muhammad, 2015. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadi, Ace, 2014. Pendidikan Indonesia Menuju 2025; Outlook: Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahjoetomo, Regulasi Pendidikan, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.

Windham, Douglas, Prof. Ph.D. & Henry Levin, Prof. Ph.D., 1990. The Analysis of Educational  Productivity: Issues in Macro Analytical Perspective, London, New York: Ballinger Publishing Company.